Pengembalian Sisa Panjar

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

 

 

1. Tahap pertama, UPAYA DAMAI

Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak dan memerintahkan kepada kedua belah pigak untuk melakukan Mediasi atau perdamaian yang dibantu oleh seorang Mediator.

2. Tahap kedua, PEMBACAAN GUGATAN/PERMOHONAN

Bila upaya damai atau mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon. Tetapi jika berhaasil damai, maka Penggugat/Pemohon mencabut perkara dan perkara selesai.

3. Tahap ketiga, JAWABAN TERGUGAT/TERMOHON

Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis

4. Tahap keempat, REPLIK

Kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.

5. Tahap kelima, DUPLIK

Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan atau replik Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.

6. Tahap keenam, PEMBUKTIAN

Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.

7. Tahap ketujuh, KESIMPULAN

Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.

8. Tahap kedelapan, MUSYAWARAH MAJELIS

Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.

9. Tahap kesembilan, PEMBACAAN PUTUSAN

Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

 

PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA SELAIN PERCERAIAN DAN PROSES  PENYELESAIANNYA



Perkara selain perceraian adalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah yang diajukan oleh Penggugat atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Agama Kabanjahe yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat atau Kuasanya adalah:

 

1.

Mengajukan gugatan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe (Pasal 142 ayat (1) R. Bg.);

2.

Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe mencatat gugatan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);

3.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang Kabanjahe dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe (Pasal 145 ayat (4) R. Bg.)

4.

Gugatan tersebut memuat:

 

 

a.

Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

 

b.

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

 

c.

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

5.

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabanjahe (Pasal 146 R. Bg.);

 

   

Proses Penyelesaian Perkara:

 

 

1.

Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabanjahe untuk menghadiri sidang pemeriksaan:

 

a.

Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabanjahe dipanggil di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari kerja (Pasal 146 R. Bg.);

 

b.

Penggugat atau Tergugat yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kabanjahe dipanggil melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat atau Tergugat, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari kerja (Pasal 146 R. Bg.);

 

c.

Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui pemanggilan umum pada Kantor Bupati Karo, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari (Pasal 718 ayat (3) R. Bg.);

 

d.

Tergugat yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;

     

 

2.

Tahapan pemeriksaan:

 

a.

Pada pemeriksaan sidang pertama;

   

1)

Jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, selanjutnya para pihak wajib melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang disepakati para pihak (Pasal 3 ayat (1) Perma. Nomor 1 Tahun 2008);

   

2)

Jika Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg);

 

b.

Setelah proses mediasi selesai dan mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis, para pihak dipanggil kembali untuk melanjutkan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 154 R. Bg.);

 

c.

Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, gugatan rekonvensi (kalau ada) (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan);

 

d.

Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan putusan;

       

3.

Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (BHT)

 

a.

Jika kedua belah pihak hadir, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan dibacakan;

 

b.

Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;

     

Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe berkewajiban:

  • Menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan tanpa dipungut biaya.

 

 

 

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

 

PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN CERAI GUGAT DAN PROSES  PENYELESAIANNYA

 


 

Perkara Cerai Gugat adalah Perkara yang diajukan oleh Pihak Istri.

 
Seorang istri baik langsung atau melalui kuasanya, yang bermaksud mengajukan gugatan cerai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 
1.Mendatangi petugas Meja I dengan terlebih dahulu membawa sejumlah persyaratan berupa :
  • Surat permohonan cerai gugat dalam rangkap 8 (delapan); 
  • Asli Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah;
  • 1 (satu) lembar fotokopy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibubuhi meterai Rp 6.000,- oleh Kantor Pos;
  • Surat Izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI.
  • Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar 1 (satu) muka tidak boleh dipotong yang dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Kantor Pos;
 
2. Mengajukan gugatan secara tertulis bagi yang bisa menulis dan membaca, atau secara lisan bagi yang tidak bisa membaca dan menulis ke Pengadilan Agama, kecuali yang bersangkutan (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama tempat berkediaman suami (Ps. 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Ps 32 (2) UU No. 1 Tahun 1974);
Gugatan tersebut harus memuat :
  • Identitas lengkap penggugat dan tergugat, meliputi nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal;
  • Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  • Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
  • Gugatan Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan cerai gugat atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Ps 86 (1)  UU No. 7 Tahun
 
 3. Membayar biaya perkara (Ps. 145 ayat (4) R.Bg. jo. Ps 89 ayat (1) UU N0. 7 Tahun 1989). 
  • Bagi yang mampu membayar melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening tujuan 0144-01-000579-30-2 Atas Nama BENDAHARA PENERIMA PA KABANJAHE . Bukti pembayaran diserahkan ke Meja I Pengadilan Agama agar gugatan cerai yang diajukan didaftarkan dalam register perkara.
  • Bagi yang yang tidak mampu, agar membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat agar dapat berperkara secara Cuma-cuma. (Ps 273 R.Bg);      
 
 

Proses Penyelesaian Perkara :

 
1. Tahap Pendaftaran :
  • Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti pembayaran dari BRI Cabang;
  • Pengadilan Agama melalui Jurusita Pengganti akan memanggil penggugat dan tergugat menghadiri persidangan.
 
 2. Tahap Persidangan :
    • Pada persidangan pertama, majelis menganjurkan penggugat dan tergugat untuk mengikuti proses mediasi;
    • Persidangan dischorsing untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat memilih mediator pada daftar mediator yang disediakan Pengadilan Agama;
    • Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator pilihan penggugat dengan tergugat dengan surat penetapan;
    • Jika penggugat dengan tergugat tidak sepakat memilih mediator, ketua majelis dengan surat penetapan menujuk seorang hakim bukan pemeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut;
    • Apabila mediasi berhasil, penggugat dapat mencabut gugatannya dan jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan;
    • Dalam tahap jawab menjawab, tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik). Ps 158 R.Bg.).
 
 3. Putusan Pengadilan Agama :
    • Putusan Pengadilan Agama dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat dapat pula menolak atau tidak menerima;
    • Apabila tergugat keberatan dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, tergugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama;
    • Apabila gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama;
    • Sedang jika gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan permohonan baru;
    • Jika gugatan cerai dikabulkan dan tidak ada banding dari pihak tergugat, Pengadilan Agama memberikan Akta Cerai sebagai bukti perceraian kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut memperoleh kekuatah hokum tetap.

 

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN CERAI TALAK DAN PROSES  PENYELESAIANNYA


 

Perkara Cerai Talak adalah Perkara yang diajukan oleh Pihak Suami.

 

 
Seorang Suami baik langsung atau melalui kuasanya, yang bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

 

PROSEDUR:

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon/Suami atau kuasanya :

1. Suami sebagai Pemohon atau Kuasanya datang ke Pengadilan Agama Kabanjahe dengan membawa surat Permohonan Cerai Talak :

· Permohonan dibuat secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (pasal 118 HIR, 142 RBG Jo. Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989)

· Pemohon yang tidak mengetahui membuat surat permohonan dapat meminta petunjuk kepada pengadilan agama a tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 RGB Jo. Pasal 58 Undang-undang No.7 tahun 1989)

2.Dalam Surat Permohonan tersebut memuat :

a. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;
b. Posita (Fakta kejadian dan Fakta hukum)
c. Petitum (hal-hal yang di tuntut berdasarkan posita).

3. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama :

· Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1989)

· Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989)

· Bila Termohon berkediaman diluar negeri, maka Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat 3 UU No.7 tahun 1989)

· Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan di ajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Kabanjahe (Pasal 66 ayat 4UU No.7 tahun 1989)

4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat di ajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak di ucapkan (Pasal 66 ayat 5 UU No.7 tahun 1989)

5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 RBG Jo. Pasal 89 UU No.7 tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 RBG )


PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Setelah Permohonan Cerai Talak didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, selanjutnya Pemohon dan Termohon di panggil oleh Jurusita/jusrusita pengganti Pengadilan Agama Kabanjahe untuk menghadiri persidangan.

2. Tahapan persidangan :

a. Pada pemeriksaan sidang pertama, yang dihadiri oleh suami dan isteri  Hakim berusaha mendamaikan dan mewajibkan kedua belah pihak, untuk menempuh mediasi (Pasal 82 UU No.7 tahun 1989/Pasal 4  dan 7 PERMA No. 1 Tahun 2008).

b. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonpensi/gugatan balik (Pasal 132a HIR, 158 RBG)

    c. Putusan Pengadilan Agama.
  Putusan pengadilan dapat berupa :
  1) Mengabulkan, jika alasan cerai terbukti.
  2) Menolak, jika alasan cerai tidak terbukti
  3) Tidak diterima (NO), jika permohonan tidak memenuhi syarat formal.
 
Jika salah satu pihak keberatan dengan putusan pengadilan, maka dapat mengajukan      banding melalu Pengadilan Agama Kabanjahe untuk putusan mengabulkan maupun menolak, sedangkan jika putusan Tidak diterima, Suami/Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

3. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :

a. Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

b. Pengadilan Agama  memanggil pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak di tetap sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan hukum tersebut dan perceraian tidak dapat di ajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989). Sebaliknya jika dalam sidang ikrar talak tersebut Termohon tidak hadir, maka Pemohon atau Wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran Termohon tersebut. (pasal 70 ayat 5 UU No.7 tahun 1989).

4. Setelah ikrar talak di ucapkan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapn ikrar talak (Pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989)

Tentang Kami

Kantor Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe

Kode Pos 22151

Telepon/Fax (0628) 20503 / 324678

Website www.pa-kabanjahe.net

E-mail pakabanjahe@gmail.com

 

0052703
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
222
1103
1534
4973
13787
52703

Forecast Today
144

13.94%
18.85%
3.33%
0.39%
0.12%
63.37%
Online (15 minutes ago):30
30 guests
no members

Your IP:54.198.170.159
Pengadilan Agama Kabanjahe
© 2018 . All Rights Reserved

Pencarian