Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

 

 

Tentu masih ingat pada bulan Maret lalu, kita selaku Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2014. Kemudian pada bulan April dilanjutkan dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) melalui aplikasi e-LP2P yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada bulan Mei 2015, terdapat 1 (satu) laporan lagi yang harus dibuat dan dilaporkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Laporan apalagi itu? Mari kita mengenal LHKASN
LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Apa sih LHKASN?
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.

Siapakah Wajib LHKASN?
Wajib LHKASN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (Wajib LHKPN). Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yang ditetapkan sebagai Wajib LHKASN adalah seluruh pegawai di lingkungan DJA kecuali para Wajib LHKPN di lingkungan DJA sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KMK.01/2011 yaitu:

  1. Direktur Jenderal Anggaran;
  2. Para pejabat eselon II;
  3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  4. Kepala Bagian Umum;
  5. Pejabat Pembuat Komitmen;
  6. Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
  7. Bendahara;
  8. Para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.


Apa latar belakang LHKASN?
Latar belakang dari LHKASN adalah bentuk transparasi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Apa isi LHKASN?
Isi atau muatan LHKASN terdiri dari:



Bagaimana cara memperoleh Formulir LHKASN?
Formulir LHKASN dapat diperoleh melalui:

  1. SE Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah beserta lampiran formulir LHKASN;
  2. Mengunduh dari website Kementerian PAN dan RB,pada alamat sebagai berikut : http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/se-menpan-rb/file/4723-semenpan-2015-no-01;
  3. Menggandakan Formulir LHKASN sesuai kebutuhan; atau
  4. Menggunakan aplikasi Si-Harka dengan alamat: https://siharka.menpan.go.id. Untuk dapat mengoperasikan aplikasi tersebut, setiap Wajib LHKASN melakukan log in dengan username dan password yang pada saat ini sedang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan Kementerian PAN dan RB.


Bagaimana cara mengisi Formulir LHKASN?
Setelah username dan password diperoleh, Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum Sekretariat DJA selaku Koordinator Pengelolaan LHKASN DJA akan segera melakukan Sosialisasi LHKASN di lingkungan DJA khususnya Asistensi Cara Pengisian LHKASN dengan mengundang narasumber yang kompeten melalui pendekatan praktik langsung menggunakan aplikasi yang disediakan.

LHKASN yang telah diisi oleh para Wajib LHKASN di lingkungan Kementerian Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Pimpinan Organisasi melalui Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:

  1. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, yaitu 3 (tiga) bulan setelah bulan Januari 2015;
  2. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan;
  3. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pada setiap akhir tahun, Inspektorat Jenderal menyampaikan laporan atas pengelolaan LHKASN kepada Menteri Keuangan dan ditembusan kepada Menteri PAN dan RB. Selain tugas tersebut, Inspektorat Jenderal selaku APIP ditugaskan untuk:

  1. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
  2. Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN pada masing-masing unit eselon I;
  3. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
  4. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran LHKASN;
  5. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait indikasi ketidakwajaran LHKASN.


Bagaimana jika tidak menyampaikan LHKASN?
Bagi para Wajib LHKASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dilakukan Peninjauan Kembali (penundaan/pembatalan) terhadap pengangkatan Wajib LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional.

Apa beda LHKASN dan LHKPN?
Secara singkat perbedaan antara LHKPN dan LHKASN adalah sebagai berikut:


Demikian penjelasan singkat tentang LHKASN. Semoga Anda semakin mengenal LHKASN. Segera isi dan sampaikan LHKASN Anda. Dengan mengisi dan menyampaikan LHKASN, Anda telah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas DJA yang akan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Mengenai LHKPN

 

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

 

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

SEJARAH SINGKAT LHKPN
Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

 

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

 

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

 

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

 

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

 

  • Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  • Pimpinan Bank Indonesia;
  • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  • Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa;
  • Penyidik;
  • Panitera Pengadilan; dan
  • Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

 

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN
Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

 

  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  4. Pemeriksa Pajak;
  5. Auditor;
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  8. Pejabat pembuat regulasi

 

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

 

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

 

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian: 3 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

 

PENGERTIAN LHKPN

 

DAFTAR PEJABAT PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

YANG TELAH MENYAMPAIKAN LHKPN

 

NO

NAMA

LHKPN

1

2

3

1.

Drs. Ahmad Riva’i, SH

2.

Drs. H. Mawardi Lingga, MA

3.

Helmilawati, S.HI., MA

4.

Arif Irhami, S.HI., M.Sy

5.

Syakdiah, S.HI., MH

6.

Suwito, SH

7.

Arief Ismudiarto, S. Kom

8.

Basyirun Maha, SH

9.

Mukhlis Rahmi, S.Ag

10.

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

11.

Nur Ilmayati

 

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

 

PENGERTIAN LHKASN

 

DAFTAR PEJABAT PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

YANG TELAH MENYAMPAIKAN LHKASN

 

NO

NAMA

LHKASN

1

2

3

1.

Arief Ismudiarto, S. Kom

3.

Arminul, SH

4.

Arina Wijayanti Hasibuan, SH

5.

Syawaluddin Nasution, S.HI

 

Pengadilan Agama Kabanjahe
© 2018 . All Rights Reserved

Pencarian